JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, mengungkapkan bahwa Komisi II terus mengumpulkan aspirasi masyarakat selama masa reses terkait usulan perbaikan sistem politik. Toha menjelaskan bahwa mereka aktif turun ke lapangan untuk mendengar masukan, kritik, saran, dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
“Di masa reses dan serap aspirasi, kami betul-betul menemui banyak lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang masuk,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Toha menambahkan bahwa dirinya juga menerima aspirasi mengenai perbaikan sistem politik di masa depan. Ia menekankan pentingnya suara masyarakat dalam proses perubahan ini.
“Suara masyarakat harus didengar. Mereka harus dilibatkan dalam perbaikan sistem politik mendatang,” ujar Toha.
Selama reses, Toha mengatakan dirinya berkeliling untuk bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, guru, anak muda, tokoh masyarakat, dan lainnya. Aspirasi yang diterima akan dibawa ke parlemen untuk menjadi bahan diskusi dalam menyusun perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.
Menurut dia, aspirasi masyarakat itu akan dibawa ke parlemen untuk menjadi bahan diskusi dalam menyusun konsep perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.
“Aspirasi masyarakat menjadi bahan kami dalam pembahasan perbaikan sistem politik kita,” ucapnya.
Toha menyebutkan beberapa poin penting dalam perbaikan politik, salah satunya adalah pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai langkah awal. Namun, untuk pemilihan bupati, wali kota, dan wakilnya, tetap akan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
“Ini perlu dimulai, tetapi sebagai uji coba, untuk pemilihan bupati, wali kota dan wakilnya tetap dipilih rakyat secara langsung,” kata Toha dari Fraksi PKB DPR RI tersebut.
Fraksi PKB DPR RI, tempat Toha berada, selama ini mendukung pemilihan gubernur melalui DPRD, dengan alasan biaya tinggi dalam pemilihan langsung dan fokus otonomi daerah yang lebih tepat di tingkat kabupaten/kota daripada provinsi. Usulan ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyampaikan rencananya mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada perayaan HUT Partai Golkar, 12 Desember 2024.
Selain itu, PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg), karena Pilpres seringkali mengabaikan Pileg yang kurang mendapat perhatian masyarakat.
“Masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan sistem politik Indonesia,” ujar Toha.
